SURABAYA – DPRD Jawa Timur mengajukan strategi ganda untuk menghadapi ancaman bencana air.
Lewat Komisi D, lembaga legislatif ini mendorong pembangunan embung di wilayah rawan kekeringan dan banjir.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Martin Hamonangan, menyebut embung bukan sekadar penampung air, tetapi infrastruktur kunci untuk mengamankan suplai air bersih dan irigasi pertanian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau sudah musim hujan, semua menolak air karena banjir, airnya terbuang. Kenapa tidak berpikir membuat embung? Ketika tadah hujan tinggi, air melimpah bisa ditampung,” kata Martin dikutip, Selasa (12/8/2025).
Martin menyoroti daerah seperti Kalibaru, Banyuwangi, yang kerap tergenang saat hujan deras.
Ia menilai kondisi ini diperburuk oleh alih fungsi hutan tanaman keras menjadi lahan jagung dan tebu, yang membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air.
Wilayah krisis seperti Madura dan Bondowoso juga menjadi perhatian. Di Bondowoso, pengeboran hingga 200 meter kerap gagal menemukan sumber air.
“Di daerah dengan kontur pegunungan dan wilayah tadah hujan harusnya ada pemikiran tata kelola agar air yang berlimpah saat musim hujan bisa disalurkan di musim kering,” tegasnya.
Data BPBD Jatim tahun 2024 mencatat 26 kabupaten/kota terdampak kekeringan, termasuk Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Bondowoso, dan Lumajang.
Lebih dari 400 ribu jiwa mengalami krisis air bersih, ribuan hektare sawah pun gagal panen.
Martin meminta Pemprov Jatim dan pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan embung baru serta memperkuat konservasi air.
“Dengan embung, kita bisa memutus siklus kekurangan air di musim kemarau, dan meminimalkan kerugian akibat banjir di musim huja,” tandasnya.
