SURABAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2026 dipastikan lebih ketat.
Pemerintah kota menekan pos belanja yang dianggap kurang mendesak, seperti perjalanan dinas dan kegiatan operasional, demi memperbesar porsi program yang langsung dirasakan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan langkah efisiensi ini merupakan arahan langsung Wali Kota Eri Cahyadi.
“Untuk draftnya KUA-PPAS tahun 2026 sudah kita masukkan, tapi kemarin komitmen Pak Wali Kota (Eri Cahyadi), tetap adanya kita harus bisa mendetailkan dari anggaran yang sudah kita sampaikan untuk tahun 2026 untuk dilakukan efisiensi,” ujarnya, Minggu (14/9/2025).
Program prioritas yang akan digarap tahun depan mencakup perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), hingga pemeliharaan fasilitas dasar di permukiman.
Selain itu, bantuan sosial untuk kelompok rentan, termasuk anak putus sekolah, juga masuk dalam daftar utama.
Lilik menegaskan, arah kebijakan ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang masih memberi ruang besar pada pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Yang pasti tahun depan konsentrasinya adalah program kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan masyarakat,” katanya.
Efisiensi, menurutnya, sudah mulai diterapkan sejak 2025. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas menjadi contoh nyata.
“Untuk (perjalanan dinas) itu, sudah dikurangi banyak kemarin juga,” tambahnya.
Pemkot optimistis, dengan strategi ini, pelayanan dasar masyarakat dapat lebih merata sekaligus mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.
“PAD-nya tahun depan dari sekarang ada peningkatan. Ada kenaikan (PAD) tahun depan,” pungkasnya. (*)
